Oleh:
Pebriyanto A. Hulinggi
(Anggota DPD IAPA Go-Sulut)
Ruanda.my.id: Di tengah gencarnya wacana efisiensi
anggaran 2026, pemerintah dihadapkan pada dilema klasik tata kelola negara. Defisit APBN 2026 sendiri ditarget melebar menjadi
2,68% PDB. Di satu sisi, kehati-hatian fiskal adalah keniscayaan.
Di sisi lain, publik terus menuntut peningkatan kualitas layanan dasar. Pertanyaannya kemudian bukan lagi "berapa banyak yang bisa kita hemat", melainkan "efisiensi untuk tujuan apa".
Efisiensi tanpa arah yang jelas berisiko menjadi penghematan semu. Kita hemat di atas kertas, tetapi membayar mahal dalam bentuk penurunan mutu pelayanan, daya saing, dan kesejahteraan jangka panjang. Sudah saatnya kita membedakan antara efisiensi yang produktif dan efisiensi yang kontraproduktif.
Paradoks Efisiensi dalam Kerangka Good Governance
Dalam kajian New Public Management, efisiensi dimaknai sebagai penggunaan input seminim mungkin untuk menghasilkan output maksimal. Namun, negara sering terjebak pada definisi sempit saat ini. Fokusnya hanya pada pemangkasan belanja, bukan pada peningkatan dampak.
Efisiensi sejati harus diukur dari efektivitas: apakah tujuan kebijakan tercapai? Ketika indikator keberhasilan pemerintah hanya "serapan anggaran rendah" dan "belanja dipotong", maka kita sedang menciptakan birokrasi yang bangga karena tidak bekerja, bukan karena bekerja dengan baik. Inilah paradoks yang harus kita akhiri.
2 Bukti Lapangan: Saat Efisiensi Menjadi Bumerang
1. Riset dan Pendidikan Tinggi: Memotong Investasi Masa Depan
Sektor pertama yang paling sering jadi korban efisiensi adalah riset dan pendidikan tinggi. Dana penelitian dipangkas, hibah dosen dipersulit, dan anggaran untuk laboratorium dikurangi dengan dalih rasionalisasi.
Dampaknya sistemik. Padahal target investasi riset global minimal 1% PDB. Data terbaru menunjukkan proporsi anggaran riset pemerintah daerah kita baru 0,59% pada 2025. Kita "hemat" 10 miliar hari ini untuk riset, tetapi kehilangan potensi ratusan miliar di masa depan karena tidak punya inovasi dan teknologi.
Ironisnya, di saat yang sama pembuat kebijakan sendiri mengakui: "Jujur saja SDM kita masih keteteran". Ini bukti nyata bahwa kita sedang memotong investasi pada sumber daya yang justru jadi kunci pertumbuhan.
2. Pelayanan Publik Dasar: Menghemat Pelatihan, Membayar dengan Waktu Rakyat
Bukti kedua terlihat di birokrasi pelayanan. Dalam rangka efisiensi, anggaran untuk pelatihan, pengembangan kompetensi ASN, dan digitalisasi pelayanan sering ditunda. Alasannya: "yang penting kantor tetap jalan".
Akibatnya dapat kita rasakan langsung. Proses perizinan lambat, antrean panjang, dan aduan masyarakat menumpuk. Padahal ekonomi Indonesia 2025 tumbuh 5,11% dan ditargetkan 5,4% pada 2026.
Pertumbuhan ini tidak akan berkelanjutan jika ditopang oleh pelayanan publik yang lemah. Kita menghemat anggaran pelatihan 1 miliar, tetapi masyarakat kehilangan miliaran jam kerja karena pelayanan yang tidak efisien. Siapa yang sebenarnya dirugikan?
Jika efisiensi tetap harus dilakukan, maka harus dilakukan secara cerdas:
1. Efisiensi Berbasis Kinerja, Bukan Pemotongan Merata. Hentikan praktik pemotongan anggaran secara seragam antar-kementerian. Lakukan audit berbasis bukti. Program yang tidak berdampak dan tumpang tindih harus dipotong habis. Sebaliknya, pos anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan riset harus dilindungi.
2. Ubah Indikator Keberhasilan Anggaran. Jangan lagi bangga jika serapan anggaran rendah. Ukur keberhasilan dari dampaknya. Gunakan indikator Social Return on Investment dan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur utama.
3. Libatkan Akademisi dalam Perencanaan Anggaran. Kebijakan fiskal tidak boleh hanya diputuskan di ruang tertutup. Bentuk "Tim Ahli Anggaran" yang melibatkan kampus dan lembaga riset. Gunakan evidence-based policy agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menjawab masalah nyata masyarakat.
Efisiensi adalah keharusan. Tetapi efisiensi tanpa kompas adalah kesesatan. Negara tidak boleh berhemat pada sektor yang justru menjadi fondasi kemajuan: manusia, ilmu pengetahuan, dan pelayanan publik.
Sudah saatnya kita berhenti berhemat pada hal yang salah, agar kita tidak membayar mahal di kemudian hari. Karena pada akhirnya, anggaran negara adalah cerminan prioritas kita sebagai bangsa.
Publish: Admin
0 Komentar