Ruanda.my.id: Pemerintah pusat pada tahun 2026 mengalokasikan dana sebesar Rp268 Triliun kepada Badan Gizi Nasional untuk program Makan Bergizi Gratis.
Angka tersebut merupakan pagu resmi berdasarkan Undang-Undang APBN 2026, dan 93% di antaranya dialokasikan langsung untuk peningkatan gizi masyarakat. Dari jumlah itu, sekitar 70% digunakan untuk pembelian bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan lokal.
Di Provinsi Gorontalo, program ini disambut dengan harapan besar. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024 yang dirilis Dinas Kesehatan Provinsi, Gorontalo mencatatkan penurunan stunting dari 26,9% pada 2023 menjadi 23,8% pada 2024.
Penurunan dalam setahun ini adalah hasil dari kerja keras lintas sektor, mulai dari tenaga kesehatan hingga kader posyandu di desa-desa, serta inovasi daerah seperti program "Bele Mo’o Sehati".
Namun di sisi lain, angka 23,8% tersebut masih berada jauh di atas rata-rata nasional yang sudah mencapai 19,8%. Ini berarti dari setiap 100 anak balita di Gorontalo, sekitar 24 di antaranya masih mengalami gagal tumbuh.
Kondisi ini menempatkan Gorontalo pada posisi yang dilematis. Di satu sisi ada tambahan anggaran besar dari pusat. Di sisi lain, tantangan struktural belum sepenuhnya selesai.
Pertanyaan kuncinya kemudian bukan lagi berapa banyak makanan yang bisa dibagikan, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah dari Rp 268 Triliun itu benar-benar mencetak generasi yang tidak hanya kenyang, tetapi juga cerdas, sehat, dan produktif.
Jika kita melihat lebih dalam, tantangan pertama ada pada kualitas intervensi itu sendiri. Selama ini persoalan gizi di Gorontalo tidak hanya berhenti pada kurangnya asupan kalori.
Data kesehatan menunjukkan bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan.
Anak yang mengalami stunting berisiko memiliki kecerdasan lebih rendah, lebih rentan sakit, dan produktivitasnya menurun saat dewasa.
Jika program MBG hanya berhenti pada pemenuhan piring makanan tanpa diiringi edukasi gizi kepada orang tua dan stimulasi dari guru PAUD serta bidan, maka kita berisiko menciptakan generasi yang secara fisik terisi tetapi secara kognitif tertinggal.
Tantangan kedua adalah menyangkut keberpihakan ekonomi. Program sebesar ini seharusnya menjadi mesin penggerak ekonomi lokal. Gorontalo memiliki keunggulan di sektor pertanian jagung dan perikanan Teluk Tomini yang bisa menjadi sumber pangan MBG.
Namun jika rantai pasoknya justru diserahkan kepada perusahaan besar dari luar daerah, maka dampaknya bagi petani, nelayan, dan UMKM Gorontalo akan sangat kecil.
Data nasional menyebutkan bahwa 60% keluarga yang mengalami stunting berasal dari keluarga miskin ekstrem. Artinya, MBG mestinya tidak hanya menyasar anak sebagai penerima manfaat, tetapi juga orang tua mereka sebagai penyedia bahan pangan. Jika tidak, maka kita hanya efisien di atas kertas tetapi gagal menciptakan dampak ekonomi di lapangan.
Tantangan ketiga adalah soal akuntabilitas. Keberhasilan penurunan stunting selama ini tidak lepas dari pemantauan dan kerja kolektif.
Data historis menunjukkan dari 38,9% pada 2013 kini turun menjadi 23,8% pada 2024. Begitu juga dengan wasting yang turun dari 26,1% pada 2018 menjadi 11,1% pada 2024.
Kedepan, dengan anggaran yang sangat besar, pemerintah daerah harus memastikan adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat.
Tanpa data yang jelas tentang berapa anak yang berat badannya naik, berapa yang kemampuan belajarnya meningkat, dan berapa banyak bahan pangan lokal yang terserap, maka program ini akan sulit diukur keberhasilannya. Di sinilah peran kampus menjadi penting untuk dilibatkan sebagai mitra riset dan penyedia data.
Dalam perspektif Administrasi Publik, tantangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran mengenai public value governance.
Dikatakan dalam kajian Thabit, dkk (2025) bahwa penciptaan public value dalam tata kelola publik tidak semata-mata ditentukan oleh efisiensi operasional, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun nilai publik melalui tata kelola strategis, legitimasi, kolaborasi, dan keterlibatan berbagai aktor.
Tugas utama Negara adalah menciptakan public value, yaitu nilai publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat berupa peningkatan kualitas hidup, keadilan akses, dan kepercayaan terhadap negara.
Dalam konteks MBG, hal ini berarti keberhasilan tidak diukur dari jumlah porsi yang tersalurkan, melainkan dari dampaknya terhadap penurunan stunting, peningkatan skor kognitif anak, dan penguatan ekonomi keluarga penerima manfaat.
Kedua, Teori Collaborative Governance dari (Kirk Emerson, 2018) menekankan bahwa kebijakan pangan dan gizi yang kompleks menuntut model tata kelola kolaboratif.
Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan jejaring antara lembaga negara, perguruan tinggi seperti UNG, organisasi masyarakat, pelaku usaha lokal, dan kader kesehatan.
Tanpa kolaborasi lintas aktor, anggaran sebesar Rp268 Triliun berisiko tidak tepat sasaran dan tidak berkelanjutan.
Kedua teori ini menjadi landasan bahwa "MBG Cerdas" di Gorontalo harus melampaui logika birokrasi lama yang parsial dan beralih pada logika penciptaan nilai publik bersama.
Melihat tantangan dan landasan teori tersebut, maka Gorontalo perlu merancang apa yang bisa kita sebut sebagai "MBG Cerdas".
Pertama, MBG harus diperluas maknanya menjadi paket gizi ditambah edukasi dan stimulasi. Anggaran untuk pelatihan kader dan guru tidak boleh menjadi pos pertama yang dipotong karena inilah investasi jangka panjang.
Kedua, pemerintah provinsi dan kabupaten perlu membuat kebijakan yang mewajibkan sebagian besar bahan pangan MBG berasal dari produsen lokal Gorontalo. Ini akan memastikan bahwa program pusat juga menguatkan ekonomi daerah.
Ketiga, perlu dibentuk dashboard publik yang memuat data dampak MBG dan melibatkan perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi berkala secara ilmiah dan transparan.
MBG 2026 adalah momentum emas bagi Gorontalo. Ini bukan sekadar program makan siang gratis. Ini adalah investasi peradaban. Kita tidak boleh hanya bangga karena anak-anak kenyang hari ini, tetapi lupa memastikan mereka menjadi Pemimpin di masa depan.
Karena sesungguhnya, kualitas sebuah bangsa diukur bukan dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari besarnya dampak yang ditinggalkan bagi generasi berikutnya.
0 Komentar